REVISI UU PERS SEBUAH KEBUTUHAN

 

OLEH : Hendra A. Setyawan

Perubahan kebijakan media di Indonesia berjalan seiring terbukanya ruang demokrasi pada awal reformasi politik 1998. Salah satu tonggak penting adalah lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang undang ini menghapus Surat Izin Penerbitan Pers, sensor serta breidel. Sejak itu, Pers Indonesia memasuki babak baru yang membuka kesempatan luas bagi semua warga mengekspresikan pendapatnya melalui media tanpa takut diberangus penguasa. Reformasi media semakin dikuatkan melalui Amandemen Kedua terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hasilnya adalah perlindungan konstitusional atas hak warga negara mendapat informasi dan berkomunikasi melalui Pasal 28 F. Tentu, dengan modal jaminan konstitusional ini Pers bisa lebih leluasa bekerja dan bergerak memajukan bangsa.

 

Pers dalam suatu negara yang demokratis dan berkedaulatan rakyat sangat diperlukan untuk mengawasi jalannya pemerintahan suatu negara. Tanpa pers yang merdeka, kedaulatan rakyat akan menjadi hilang, dan prinsip negara yang berdasarkan atas konstitusi pun hanya akan menjadi etalase tanpa makna. Kemerdekaan pers di Indonesia pasca reformasi dikenal sebagai salah satu yang terbaik di kawasan Asia. Pengakuan dunia Internasional ini sangatlah membanggakan. Betapa tidak, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berlaku saat ini telah mengubah kehidupan pers yang semula terkontrol menjadi bebas. Disamping itu, UU Pers ini begitu luas menjamin ruang otonom yang cukup bagi komunitas pers untuk menjalankan peran yang diamanatkan oleh UU ini. Dalam sejarah profesi di Indonesia, UU Pers yang berlaku saat ini merupakan satu-satunya UU yang tidak mengamanatkan adanya Peraturan Pemerintah.

Di Indonesia, setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto, maka upaya menjamin Hak Asasi Manusia kembali menguat. Upaya ini bahkan ditempatkan di dalam UUD 1945 melalui perubahan kedua, pada tanggal 18 Agustus 2000. Jaminan terhadap kemerdekaan pers tersebut dirumuskan dalam kalimat yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia2. Kemudian melalui Ketetapan MPR RI No XVII/ MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kemrdekaan pers ini diperkuat dan puncaknya adalah ketika disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Arah dan Tujuan Revisi

 

Namun dalam perkembanganya Implementasi UU ini ternyata memiliki berbagai hal negatif yang diakibatkan oleh berbagai hal. Salah satunya yang paling utama adalah lemahnya rumusan UU untuk memberikan dan menjaga kemerdekaan Pers yang menjadi cita-cita UU tersebut.

Walaupun pada awalnya sebagian besar komunitas pers menyatakan bahwa ketentuan dalam UU Pers telah cukup menjamin kemerdekaan pers. Namun, pada kenyataannya, UU ini masih memiliki berbagai kelemahan fundamental yang memungkinkan seorang jurnalis dan media yang bekerja secara profesional media menghadapi tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata. Belum lagi masalah kepemilikan media dalam profesionalitas menjalankan usaha media.

Rencana perbaikan tersebut didasarkan beberapa pertimbangan penting yakni:

 

  1. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat, hak masyarakat untuk mendapat informasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
  2. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan;
  3. Keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
  4. Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
  5. Bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
  6. Bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;

 

Perbaikan yang dilakukan terhadap UU pers tidaklah dilakukan dengan amandemen. Namun perbaikan dengan malakukan perubahan mendasar dalam UU pers ini terutama menyangkut: (1) reposisi atau reformasi di tubuh dewan pers sebagai komisi negara yang independen yang bersifat quasi judisial . (2) menekankan kembali prinsip-prinsip kemerdekaan pers. (3) memastikan posisi UU pers sebagai UU yang lebih spesifik mengatur kemerdekaan pers dengan memasukkan mekanisme pengadilan khusus bagi pelanggaran pers (4) memastikan kembali bahwa UU pers bukanlah milik kalangan pers semata melainkan milik seluruh masyarakat Indonesia dan (5) mengukuhkan keterkaitan HAM dan kebebasan berpendapat sebagai bagian yang indivisbility dengan kemerdekaan Pers.

 

Kelemahan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers Kelemahan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

 Kelemahan umum dari UU No 40 tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut dengan UU) adalah kerangka dasarnya yang lemah yang diakibatkan karena penyusunannya yang masih tambal sulam, lemahnya legal drafting, dan tidak diharmonisasikannya berbagai substansi UU dengan berbagai undangundang yang lainnya. UU ini juga hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok saja sedangkan mengenai rinciannya, harmonisasi dan pelaksanaan yang lebih detail dari berbagai aturan di dalamnya selain sengaja memang tidak dibuat3 juga sama sekali tidak diatur oleh UU.

Masalah lainnya adalah rezim hukum yang dianut oleh Undang-undang ini. Substansi UU merupakan hasil campuran dari berbagai ketentuan-ketentuan hukum di bidang yang begitu kompleks: hukum administrasi, perdata,  perusahaan, pidana, perdata dan lain sebagainya. Walau sebetulnya masalah percampuran rezim hukum ini tidaklah begitu bermasalah namun karena tidak jelasnya posisi instansi yang melakukan eksekutorial (pelaksana atau law enforcement) terkait dengan hukum pers ini maka mengakibatkan UU ini dalam implementasinya terjadinya saling tarik menarik kepentingan baik oleh seluruh rezim hukum yang berbeda-beda, maupun instansi hukum yang berbeda-beda pula.

Problm signifikan lainnya yang terkait dengan masalah pers dalam UU adalah tidak dipisahkanya pengaturan masalah codes of publication, codes of ethics, codes of conducts, dan codes of enterprises dengan penegakan hukum. Tidak begitu jelasnya ranah masing-masing ketentuan tersebut mengakibatkan pula terjadinya perebutan demarkasi antar ranah (yurisdiksi) sehingga menimbulkan ketidak konsistenan implementasi hukum pers, dan kekacauan dalam penegakan hukum pers.

 

Dewan Pers dan Minimnya Kewenangan

 Instrumen hukum yang membentuk dewan pers bisa dikatakan masih minim dan membawa sejumlah hal yang problematik dalam implementasi UU. Hal-hal yang masih belum begitu jelas misalnya menyangkut: (1) status dan posisi kelembagaan dan (2) kewenangan dewan pers. Dewan Pers di Indonesia memiliki posisi yang cukup unik apabila

dibandingkan dengan Dewan Pers di negara-negara lain. Dewan Pers di Indonesia terbentuk berdasarkan UU. Hal ini tentu berbeda dengan posisi Dewan Pers di negara-negara lain. Pada umumnya Dewan Pers di beberapa negara asia memiliki basis keanggotaan dan tidak dibentuk berdasarkan UU, serta anggota dari kelompok pers pada umumnya terdiri dari media cetak.

Secara hukum status dan kedudukan dewan pers dalam UU tidaklah begitu jelas. Apakah lembaga ini sebagai sebuah komisi khusus atau semi komisi yang bersifat regulatory body atau lembaga internal masyarakat pers atau sebuah paguyuban yang terakreditasi oleh negara. UU hanya menyatakan Dewan Pers dibentuk untuk tujuan mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Dengan tujuan tersebutlah, maka kita bisa menyatakan bahwa lembaga Dewan Pers bersifat Independen atau mandiri.

Minimnya kejelasan status dan posisi Dewan Pers ini mungkin bisa dipahami bila dilihat latar belakang sejarah reformasi kemerdekaan pers pada saat UU ini dibuat. Keengganan Dewan Pers dan juga masyarakat pers pada umumnya untuk menetapkan status posisi Dewan Pers karena trauma dengan pengaturan pers pada masa lalu, saat itu Dewan Pers adalah perpanjangan tangan rezim Orba yang pada gilirannya menghambat kemerdekaan pers. Dewan Pers sendiri masih merasa gamang untuk menentukan statusnya antara sebagai lembaga internal masyarakat pers yang menetapkan dan mengawasi kode etik atau self regulatory body dengan status Dewan Pers sebagai regulatory body7. Akibatnya hal ini menimbulkan masalah sumber daya manusia, keuangan dan kemampuannya untuk menjalankan fungsi yang ditugaskan oleh UU.

Dari sisi keanggotaan, anggota Dewan Pers terdiri dari: (1) wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, (2) pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers dan (3) tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers9. Keanggotaan Dewan Pers harus ditetapkan melalui Keputusan Presiden10. Sistem rekruitmen ini juga terbatas dari partisipasi publik (dari, untuk dan oleh publik), dengan kata lain sumber dan penyaringan terbatas hanya dari kalangan pers sendiri. Selain itu sistem penyaringan dan metodenya juga yang berskala sempit.

UU hanya menetapkan beberapa fungsi Dewan pers yakni sebagai

  1. Melidungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain
  2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers
  3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik
  4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian
  5. pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers
  6. Mengembangkan komunikasi antar pers, masyarakat dan pemerintah
  7. Memfasilitasi oraginsasi-organisasi pers dalam menyususn
  8. peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan
  9. Mendata perusahaan pers

 

Dengan fungsi inilah maka diharapkan kemerdekaan dan peningkatan kehidupan pers nasional akan semakin ditingkatkan. Bila dilihat sepintas, kewenangan Dewan Pers bisa dianggap telah memadai. Namun jika diperhatikan dengan lebih cermat apa yang menjadi kewenangan Dewan Pers dalam UU ini justru sangat minimalis. Fungsi dan kewenangan Dewan Pers lebih ditekankan sebagai humas dan lembaga fasilitasi pers termasuk penjaga etika ketimbang lembaga yang menjadi pembela dan pengawas kemerdekaan pers yang memiliki kewenangan penegakan hukum pers atau semi yudisia. Minimya kewenangan Dewan Pers inilah nantinya yang akan memicu berbagai persoalan mendasar dalam penegakan hukum pers yang akan dipaparkan selanjutnya dalam bab yang lebih khusus.

 

Problematika Mengenai Penegakan Etika dan Penegakan Hukum

Problem di dunia profesi pada umumnya melibatkan masalah etika yang tersangkut paut dengan penegakan hukum. Ini juga yang terjadi dalam dunia pers. Di Indonesia, jurnalis merupakan salah satu profesi yang juga dilindungi oleh hukum. Profesi sendiri didefinisikan: “..a high degree of technical skill, entailing specialized preparation generally at recognized institution of learning, official regulation and licensure, a strong feeling of class honor and solidarity, manifested in vocational associations to secure a monopoly of the service, and in codes of ethics enjoining the responsibility of the profession to the collective it serves”.  Untuk itu, suatu profesi memerlukan pengaturan tentang etika yang menuntun perilaku dari para pelaku profesi itu sendiri. Suatu profesi luhur seperti jurnalis tentu tidak akan mempunyai citra, wibawa, harkat, dan martabat bila tidak dilekatkan pada nilai-nilai etika yang luhur. Etika sendiri didefinisikan sebagai: “..a code of conduct or system of moral principle according to which an individual lives his or her personal and professional life”.

Kode etik profesi adalah seperangkat kaidah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku bagi anggota organisasi profesi yang bersangkutan. Kode etik profesi disusun sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan para anggota organisasi profesi dari penyalahgunaan keahlian profesi. Dengan berpedoman pada kode etik profesi inilah para profesional melaksanakan tugas profesinya untuk mencipatakan penghormatan terhadap martabat dan kehormatan manusia yang bertujuan menciptakan keadilan di masyarakat.

Kode etik profesi tentunya membutuhkan organisasi profesi yang kuat dan berwibawa yang sekaligus mampu menegakkan etika profesi. Penegakan kode etik profesi dimaksudkan sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan nilai-nilai yang tertuang dalam kode etik yang merupakan kesepakatan bersama para pelaku profesi itu sendiri, dan sekaligus juga menerapkan sanksi terhadap terhadap setiap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Dalam konteks ini, jurnalis mempunyai apa yang dikenal dengan Kode Etik Jurnalistik yang disahkan pada 14 Maret 200617. Selain Kode Etik Jurnalistik yang berlaku secara umum tersebut, setiap asosiasi wartawan juga mempunyai kode etiknya yang berlaku secara internal dan tidak boleh secara prinsip bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik. Penegakan etika selama ini dibebankan pada Dewan Pers sebagaimana tercermin dalam Pasal 15 ayat (2) angka (3) yang menyatakan bahwa tugas lembaga ini “… menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik” Dalam melakukan peningkatan profesionalisme Dewan Pers berperan sebagai fasilitator sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) angka (6) yang menyatakan: “…memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan”

Namun ternyata banyak problem etika yang bersentuhan dengan hukum dalam kegiatan jurnalistik. Problem yang sering terjadi adalah konflik atau sengketa yang masalah dasarnya adalah penegakan etika (seperti codes of conduct, codes of ethics) yang harusnya di selesaikan dalam ranah penegakan etika seringkali dibawa ke masalah penegakan hukum lewat pengadilan. Sebagai contoh antara lain, problem yang terjadi karena masalah pemberitaan atau pencarian berita atau informasi yang melanggar kaidah-kaidah jurnalistik justru sering di kaitkan dengan hal tindak pidana atau pelanggaran perdata seperti penyebaran kabar bohong, fitnah, pelanggaran privasi, pelanggaran asas praduga tak bersalah, plagiat, perbuatan melawan hukum dll18. Namun dari keseluruhan dimensi penegakan etika dengan penegakan hukum yang terkait dengan pers dan paling sering dikenakan adalah tentang pencemaran nama baik.

Persoalan etika ini tentu saja tidak bisa didekati dengan pranata hukum melalui pengadilan. Namun karena lemahnya rumusan UU yang disertai dengan lemahnya kewenangan Dewan Pers untuk memastikan dilakukannya klarifikasi terlebih dahulu apakah telah terjadinya pelanggaran etika setelah itu baru diteruskan ke penegakan hukum. Tidak adanya kewenangan Dewan Pers dan mekanisme tersebut mengakibatkan apapun pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan jurnalistik dapat menjadi yuridiksi dari pengadilan.

 

Problem Peran & Fungsi Pengawasan terhadap pers yang tidak berjalan

 Rumusan UU yang lemah menyebabkan tidak jelas sebenarnya siapa atau instansi mana yang menjadi pelaksana atau law enforcement. Situasi ini menciptakan dilema karena disatu pihak dapat terjadi tumpang tindih kewenangan antar berbagai intitusi yang ingin melaksanakan law enforcement namun di sisi lainnya justru tidak satupun institusi yang mau melaksanakan penegakan hukum pers.

Di samping itu ada beberapa norma yang memberikan kewajiban bagi pers yakni: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat dan akurat. Sebagai contoh:

  1. Pasal 17 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa masyarakat dapat melakukan kegiatan memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers. Namun pasal ini tidak menjelaskan kepada siapa masyarakat melaporkan beberapa pelanggaran tersebut.
  2. Pasal 6 menyatakan bahwa peranan pers adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak-hak asas manusia dan seterusnya. Jika ditemukan bahwa Pers tidak menjalankan perannya tersebut maka institusi mana yang berhak mengawasinya.

 

Karena ketidakjelasan UU dalam mengatur institusi yang berwenang melakukan pelaksana dan penegakan hukum pers maka selama ini pengawasan dan pelaporan mengenai pelanggaran atas peranan pers ini dilakukan terhadap berbagai institusi baik kepolisian maupun Dewan Pers. Namun masalahnya apa yang dilaporkan ke berbagai institusi tersebut ternyata memiliki karakter substansi yang berbeda-beda. Bisa saja yang dilaporkan itu adalah masalah hukum atau masalah etika, atau masalah tindak pidana murni yang dilakukan oleh wartawan (yang bukan terkait dengan masalah pemberitaan) atau juga masalah teknis karena kesalahan.  pemberitaan. Akibatnya adalah pengawasan, pelaksana law enforcement hukum pers menjadi kacau balau.

 

Perusahan Pers dan Kepemilikan Pimpinan Partai

 UU No 40 Tahun 1999 mendefenisikan Perusahaan pers sebagai badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Pasal 9 ayat (2) juga mengatur bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Namun UU Pers ternyata secara implisit mengatur bahwa perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), walaupun banyak komunitas pers yang menafsirkan bahwa badan hukum pers tidak terbatas pada PT sesuai dengan pasal 9 ayat (2) UU.

Jika konsisten dengan rumusan pasal 1 angka 2 maka istilah badan hukum yang dimaksud dalam UU tidak hanya melulu hanya berbentuk PT (Pasal 9 ayat (2)) namun juga yayasan, koperasi, persekutuan (CV) dll, walaupun bentuk PT merupakan badan hukum yang lebih populer digunakan. Menekankan bentuk PT sebagai badan hukum pers juga akan memberikan diskriminasi pada pers dengan badan hukum lainnya yang selama ini juga berkecimpung di dunia pers.

Banyaknya tokoh – tokoh utama partai politik yang memiliki perusahaan media. Menjadi ancaman baru bagi demokrasi di Indonesia. Kondisi tersebut bisa menjadi bahaya independensi terhadap media itu sendiri. Ancaman terhadap kemerdekaan pers di masa kini tidak lagi datang dari pemerintah namun dari pemilik media.

 

Pers Asing

Pasal 16 UU tentang pers asing menyatakan bahwa peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahannya adalah peraturan-peraturan yang berlaku yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. Perlu dikemukakan bahwa peraturan mengenai pers asing mengalami kekosongan hukum dengan dicabutnya UU No 11 tahun 1966 tentang pokok-pokok Pers sebagaimana diubah dengan UU No 21 Tahun 1982. Disamping itu UU juga tidak memberikan kewenangan yang jelas kepada instansi atau lembaga pemerintah manapun untuk mengatur soal pers asing.

Dalam implementasinya UU ini belum mampu mengatur dengan memadai beberapa hal yang terkait dengan pers asing misalnya mengenai penggunaan wartawan asing sebagai pemimpin redaksi sebuah penerbitan Indonesia, atau pers nasional yang menggunakan staf wartawan asing. Disamping itu, Pers asing yang melakukan kegiatan atau perwakilan di Indonesia tidak terkena ketentuan pasal 18 ayat (2) atau ayat (3) tentang tindak pidana karena ketentuan pasal tersebut hanya menyebut perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia, sehingga tidak mencakup perusahaan atau perwakilan perusahaan pers asing.

 

Hak Jawab

Dalam UU Hak jawab diartikan sebagai hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya24. Namun UU tidak memberikan lebih lanjut pedoman mengenai penerapan hak jawab ini. Sehingga prosedur, penggunaan, standarisasi, mekanismenya ukuran dan jangka waktu maupun menimbulkan silang pendapat. Demikian pula mengenai pasca penggunaan hak jawab, masih ada problem yang ditimbulkannya terutama mengenai implikasi pemakaian hak jawab26. Hal-hal tersebutlah  yang tidak dijelaskan oleh UU.

Oleh karena itu pengaturan teknis tentang hak jawab atau hak koreksi atau kewajiban koreksi perlu ditegaskan dalam RUU Pers. Antara lain dengan memasukkan ketentuan bahwa pengaturan lebih lanjut dengan hak jawab atau hak koreksi atau kewajiban koreksi diatur melalui Surat Keputusan Dewan Pers atau diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi silang pendapat yang telah terjadi selama ini.

 

Lemahnya Ketentuan Tindak Pidana dalam UU

 UU mengatur tindak pidana pers di Pasal 18 yang dibagi atas tiga jenis tindak pidana yakni:

 

  • Tindak pidana pertama: Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambatnya atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah.
  • 1 Pasal 4 ayat (2) : terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.
  • Pasal 4 ayat (3) : untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
  • Tindak pidana kedua: Perusahaan pers yang melanggar Pasal 5 ayat

(1) dan ayat (2) serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak

lima ratus juta rupiah.

  • Pasal 5 ayat (1): pers nasional wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan ras kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah
  • 1 Pasal 5 ayat (2) : Pers wajib melayani hak jawab
  • Pasal 13 : pelanggaran pemuatan iklan yang dilarang

 

Rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) ini dapat diberikan beberapa catatan yakni:

 

  • Rumusan tindak pidana yang dicantumkan juga melanggar prinsip lex certa yang akan menimbulkan banyak penafsiran (multi interpretasi) misalnya pengertian yang generik atas istilah: pembredelan, sensor, mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,

norma agama. Ras kesusilaan masyarakat dan lain sebagainya. Tidak jelasnya pengertian ini akan menimbulkan kekacauan penerapan tindak pidananya.

  • Rumusan tindak pidana yang dicantumkan memiliki elemen bertingkat yakni: harus dipastikan terlebih dahulu pelanggaran dari tiap pasal yang dijadikan acuan barulah ditarik menjadi elemen utama tindak pidananya.
  • Rumusan tindak pidana yang diatur semuanya bersifat kumulatif. Artinya seluruh elemen perbuatan haruslah dipenuhi barulah dapat di hukum dengan pasal tersebut, sehingga pelanggaran terhadap salah satu elemen atau unsur dari tindak pidana yang diatur di dalamnya belum memenuhi syarat pidana pasal Dengan rumusan seperti itu tentunya susah dalam implementasinya.
  • Disamping itu rumusan tindak pidana tersebut dicampurbaurkan dengan masalah kode etik. Sebagain besar rumusan tindak pidana adalah rumusan kode etik yang pada prakteknya seharusnya diselesaikan dalam ranah etik.

 

Masalah Pertanggungjawaban Hukum

Ketentuan dalam UU mengenai pertanggunjawaban hukum yang sumir dicantumkan dalam pasal 12, dinyatakan bahwa: perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Maksud pasal ini ialah agar masyarakat luas mengetahui di mana dan siapa penanggungjawab perusahaan pers tersebut dan dengan memerintahkan pencantuman itu UU sebenarnya menginginkan kepastian yang menjadi penanggung jawab dari perusahaan pers tersebut. Penjelasan dari pasal 12 menyatakan bahwa pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan dan disiarkan.

Ini berarti penanggungjawab adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas aspek redaksi maupun aspek perusahaan. Dalam penjelasan tersebut maka seorang yang menjadi penanggung jawab akan memikul dua beban tanggung jawab hukum terhadap segala hal yang muncul yakni: akibat pemberitaan redaksi maupun akibat hukum dari bidang usaha (bisnis) Namun kalimat lanjutan dalam penjelasan pasal 12 juga menyatakan bahwa: sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka hal ini mengakibatkan timbulnya inkonsistensi penjelasan. Karena pada penjelasan sebelumnya dinyatakan bahwa penanggung jawab akan memikul dua beban tanggungjawab hukum terhadap segala hal yang muncul akibat pemberitaan

 

Minimnya Hak-hak dan Perlindungan Para Jurnalis

Pengaturan dalam UU kelihatannya lebih terkosentrasi pada rumusan untuk melidungi pers dari pihak pemerintah maupun masyarakat luas. Tapi kurang memberikan perhatian (bahkan mengabaikan) perlindungan pers dari kepentingan dan tekanan dari dalam lingkungan perusahaan pers sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam UU, dimana pasal-pasal yang mengatur hak dan perlindungan jurnalis sangat minim.

Akibatnya posisi jurnalis menjadi rentan, bargaining position jurnalis terhadap perusahaan media dan pemilik modal sangat lemah. Misalnya:

  • Perusahaan sangat mudah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada jurnalis.
  • Pemimpin redaksi mudah diganti kapan saja sesuai keinginan perusahaan
  • Hak Serikat pekerja yang independen tidak diatur dan kalaupun dalam praktek ada namun seringkali dipersulit.
  • Perusahaan juga sering membatasi pilihan jurnalis atas organisasi Profesi
  • Penerapan peningkatan kesejahteraan jurnalis juga kurang memadai

 

Kualifikasi Wartawan & Standar Profesi

UU juga lemah dalam mengatur tentang standar kualifikasi yang jelas bagi pers. UU hanya menyatakan bahwa batasan profesi wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik, yang mencakup juga mereka yang bekerja dalam basis kerja lepas (freelance). Sedangkan pengertian mengenai kalimat secara teratur tidak dijelaskan oleh UU.

Tiadanya pengaturan standarisasi terhadap profesi wartawan ini dalam UU membuat semua orang dapat menjadi wartawan tanpa syarat apapun Dan terlalu mudahnya menjadi wartawan ini juga membuat tidak diketahui pasti berapa jumlahnya dan tentunya tak mudah diawasi kinerjanya.

Dengan lemahnya kualifikasi disertai lemahnya pengawasan munculah permasalahan yang terkait dengan mutu wartawan termasuk pemahaman yang lemah atas etika jurnalistik. Maka akibatnya munculah wartawan yang tidak profesional32. Munculnya wartawan yang tidak profesional ini menimbulkan sikap yang merugikan bagi kemerdekaan pers karena memunculkan sikap antipati dan tidak dihargai dari masyarakat terhadap profesi ini.

 

Hak tolak

 Hak tolak dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang pers didefinisikan sebagai hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan. Dalam UU No 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi dan hanya dapat dipergunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak tolak juga dapat dicabut dengan alasankepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang harus dinyatakan oleh pengadilan.

 

Namun kewajiban menjadi saksi ini seringkali bercampur baur dengan masalah hak tolak. Seringkali wartawan menolak ketika dimintai keterangan sebagai saksi dengan alasan hak tolak. Dengan banyaknya kasus tersebut, Dewan Pers kemudian mengeluarkan pedoman tentang penerapan hak tolak. Kewajiban menjadi saksi diatur dalam Pasal 224 dan 522 KUHP dan pasal 229 HIR/665 RBg. Dikaitkan dengan kesaksian, memberikan kesaksian ini adalah kewajiban semua warga negara. Namun demikian hukum memang mengecualikan beberapa orang atau profesi untuk menggunakan hak tolak menjadi saksi. Misalnya saja, bankir, dokter hingga pendeta (Pasal 170 KUHAP).

 

Sedangkan hak tolak untuk wartawan merujuk pada pasal 4 ayat 4 UU Pers. Tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan diminta keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak tolak hanya gugur lewat putusan pengadilan, dengan alasan kepentingan dan ketertiban umum. Jika hak tolak digugurkan, wartawan wajib untuk menyebutkan identitas narasumber. Jika tidak, maka jurnalis dapat dihukum seperti kasus HB Jasin karena lebih memilih bungkam ketimbang membongkar siapa pengarang “Langit Makin Mendung” Selama ini, pengadilan pernah menolak menggugurkan hak tolak wartawan. Juga dalam kasus Tempo Vs Tomy Winata. Pihak Tomy meminta agar pengadilan menggugurkan hak tolak Ahmad Taufik, wartawan Tempo, namun permintaan itu ditolak karena majelis berpendapat tidak ada alasan untuk menggugurkan hak tolak. AJI berpendapat, selain disebutkan dalam RUU Pers, ketentuan pengaturan tentang hak tolak juga perlu merujuk kewenangan dari Dewan Pers untuk menetapkan kriteria tentang hak tolak tersebut.

Penutup

Semoga  segera dilakukan revisi terhadap UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 agar Reformasi kebijakan media dapat lebih baik terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Media massa dapat memproduksi dan mempublikasikan informasi dengan lebih bertanggung jawab pada publik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *